RMOL - Rencana pertukaran 10 juta warga Indonesia-Tiongkok menjadi tanda semakin kuatnya dominasi tirai bambu terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, dari berbagai mega proyek pemerintah sebagian besar sudah diserahkan kepada China.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (29/5).
Dominasi Tiongkok terhadap Indonesia, katanya, sudah terlihat dengan
kerjasama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang meliputi
pembangunan 24 pelabuhan, 15 pelabuhan udara (airport), pembangunan
jalan sepanjang 1.000 kilometer, pembangunan jalan kereta sepanjang
8.700 km, dan pembangunan pembangkit listrik (powerplan) berkapasitas 35
ribu megawatt.
"Jokowi harus menjelaskan maksud dan tujuan dari pertukaran warga tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi. Pertukaran warga 10 juta warga berarti hampir sama menukarkan penduduk DKI Jakarta," kata Jajat.
Jajat mengingatkan dampak dari berbagai aspek harus menjadi pertimbangan utama Jokowi, mengingat saat ini semua lini sudah dikuasai oleh Tiongkok. Jika disertai dengan penambahan jumlah warga Tiongkok, kedepan bukan tidak mungkin akan terjadi pengelompokan-pengelompokan.
"Jika ini terjadi yang harus diwaspadai adalah gesekan antar kelompok tersebut sehinga bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan," demikian Jajat.
Dari informasi yang dihimpun redaksi, Tiongkok dan Indonesia akan melakukan pertukaran sebanyak 10 juta warga di berbagai bidang pada tahun 2020 nanti, demi untuk mempererat hubungan bilateral.
Wakil Perdana Menteri RRT Liu Yandong mengatakan hal tersebut termasuk dalam mekanisme kerja sama yang hendak dibentuk oleh kedua pemimpin negara.
Kerja sama bilateral Tiongkok-Indonesia ini dipandang Liu penting mengingat jumlah penduduk kedua negara yang begitu besar. Jika digabungkan, total penduduk China-Indonesia mencapai 1,6 miliar jiwa yang mewakili seperempat total penduduk dunia.
"Jokowi harus menjelaskan maksud dan tujuan dari pertukaran warga tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi. Pertukaran warga 10 juta warga berarti hampir sama menukarkan penduduk DKI Jakarta," kata Jajat.
Jajat mengingatkan dampak dari berbagai aspek harus menjadi pertimbangan utama Jokowi, mengingat saat ini semua lini sudah dikuasai oleh Tiongkok. Jika disertai dengan penambahan jumlah warga Tiongkok, kedepan bukan tidak mungkin akan terjadi pengelompokan-pengelompokan.
"Jika ini terjadi yang harus diwaspadai adalah gesekan antar kelompok tersebut sehinga bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan," demikian Jajat.
Dari informasi yang dihimpun redaksi, Tiongkok dan Indonesia akan melakukan pertukaran sebanyak 10 juta warga di berbagai bidang pada tahun 2020 nanti, demi untuk mempererat hubungan bilateral.
Wakil Perdana Menteri RRT Liu Yandong mengatakan hal tersebut termasuk dalam mekanisme kerja sama yang hendak dibentuk oleh kedua pemimpin negara.
Kerja sama bilateral Tiongkok-Indonesia ini dipandang Liu penting mengingat jumlah penduduk kedua negara yang begitu besar. Jika digabungkan, total penduduk China-Indonesia mencapai 1,6 miliar jiwa yang mewakili seperempat total penduduk dunia.
