hitam tutupi kegaduhan politik
KMP News - Koalisi Merah Putih News - Belakangan ini marak diberitakan adanya beras plastik yang beredar bebas di masyarakat. Polisi pun belum berhasil menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas peredaran beras asal China ini. Alhasil, kabar beras palsu yang mengandung senyawa plastik berbahaya ini membuat resah pedagang di berbagai pasar.
Ketua
Komisi IV DPR, Edhy Prabowo menilai beras palsu mengandung plastik bukan
berasal dari impor. Menurutnya, Indonesia selama ini tidak pernah
memasok beras dari negara lain.
"Sampai sekarang kita tidak ada izin impor beras. Izin impor yang pernah diumumkan oleh Mendag itu hanya antisipasi dari pemerintah tapi belum dilakukan sampai sekarang," kata Edhy di ruang rapat Fraksi Partai Gerindra DPR, Jakarta, Jumat (22/5).
Dia meminta masyarakat tidak asal menuduh dalang peredaran beras plastik tersebut. Bahkan, politikus Partai Gerindra ini menduga ada kelompok tertentu yang sengaja memanfaatkan kabar beras plastik ini untuk membuat kegaduhan di masyarakat.
"Kita jangan menuduh itu berasal dari negara lain. Kita juga harus introspeksi diri, jangan-jangan ada sekelompok orang yang sengaja mengedarkan beras plastik itu untuk membuat gaduh," terang dia.
Analisis Edhy Prabowo ini bisa saja benar, soalnya beberapa bulan terakhir banyak sekali terjadi kekisruhan politik. Di antaranya konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP, dorongan reshuffle kabinet untuk menteri bidang ekonomi, kengototan DPR untuk merevisi Undang Undang Pilkada, pembubaran Petral serta gerakan mahasiswa memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang disinylair ingin melengserkan Presiden Joko Widodo.
Lalu, apakah benar tudingan beras plastik jadi alat pengalihan isu kegaduhan politik?
Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) menegaskan kabar peredaran beras plastik hanya isu semata menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan 17 tahun reformasi. Hal itu karena bahan plastik tidak akan mengental seperti bubur jika dimasak dengan air mendidih.
Mereka berani mengambil kesimpulan itu karena uji sampel yang dilakukan Sucofindo yang jadi dasar Pemkot Bekasi hanya mengatakan tercemar senyawa plastik. Bahkan, belum ada uji sampel dari BPPOM sampai sekarang.
"Beras plastik cuma pengalihan isu apalagi ini bulan Mei di mana ada Harkitnas dan peringatan reformasi," kata Ketua Seknas Jokowi, M Yamin di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta.
Senada, Kepala Media Center Seknas Jokowi, Fajar meragukan peredaran beras plastik yang diduga dicampur dengan ubi dan kentang. Jika produksinya berasal dari ubi dan kentang akan memakan biaya yang lebih tinggi.
"Tidak mungkin dari ubi dan kentang karena cost produksinya akan lebih besar dari beras biasa," pungkas dia.
"Sampai sekarang kita tidak ada izin impor beras. Izin impor yang pernah diumumkan oleh Mendag itu hanya antisipasi dari pemerintah tapi belum dilakukan sampai sekarang," kata Edhy di ruang rapat Fraksi Partai Gerindra DPR, Jakarta, Jumat (22/5).
Dia meminta masyarakat tidak asal menuduh dalang peredaran beras plastik tersebut. Bahkan, politikus Partai Gerindra ini menduga ada kelompok tertentu yang sengaja memanfaatkan kabar beras plastik ini untuk membuat kegaduhan di masyarakat.
"Kita jangan menuduh itu berasal dari negara lain. Kita juga harus introspeksi diri, jangan-jangan ada sekelompok orang yang sengaja mengedarkan beras plastik itu untuk membuat gaduh," terang dia.
Analisis Edhy Prabowo ini bisa saja benar, soalnya beberapa bulan terakhir banyak sekali terjadi kekisruhan politik. Di antaranya konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP, dorongan reshuffle kabinet untuk menteri bidang ekonomi, kengototan DPR untuk merevisi Undang Undang Pilkada, pembubaran Petral serta gerakan mahasiswa memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang disinylair ingin melengserkan Presiden Joko Widodo.
Lalu, apakah benar tudingan beras plastik jadi alat pengalihan isu kegaduhan politik?
Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) menegaskan kabar peredaran beras plastik hanya isu semata menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan 17 tahun reformasi. Hal itu karena bahan plastik tidak akan mengental seperti bubur jika dimasak dengan air mendidih.
Mereka berani mengambil kesimpulan itu karena uji sampel yang dilakukan Sucofindo yang jadi dasar Pemkot Bekasi hanya mengatakan tercemar senyawa plastik. Bahkan, belum ada uji sampel dari BPPOM sampai sekarang.
"Beras plastik cuma pengalihan isu apalagi ini bulan Mei di mana ada Harkitnas dan peringatan reformasi," kata Ketua Seknas Jokowi, M Yamin di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta.
Senada, Kepala Media Center Seknas Jokowi, Fajar meragukan peredaran beras plastik yang diduga dicampur dengan ubi dan kentang. Jika produksinya berasal dari ubi dan kentang akan memakan biaya yang lebih tinggi.
"Tidak mungkin dari ubi dan kentang karena cost produksinya akan lebih besar dari beras biasa," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar